Alabarak.com Blog Jurnal Ala Barak
Artikel Terkait
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi pihak paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan yang menjerat Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. Pasalnya, program rumah Dp 0 Rupiah itu dirancang oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Bahkan, Anies juga menerbitkan aturan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program unggulannya semasa kampanye dulu.
"Ya gubernur (paling bertanggungjawab), dia tahu ko (soal pembelian lahan. Pengesahan itu ada ditangannya BUMD dan eksekutif," ucapnya, Senin (15/3/2021). "Kemudian dibuatlah Pergubnya, poin ini poin itu sampai perencanaan, itu ada Pergubnya," tambahnya menjelaskan. Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, ia menyebut, dirinya hanya bertugas mengesahkan anggaran yang diajukan oleh Anies.
Untuk itu ia mengaku tak tahu menahu soal pembahasan anggaran pembelian lahan rumah Dp 0 Rupiah di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur itu. "Saya enggak ngerti (soal anggaran pembelian lahan), fungsi saya hanya megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujarnya di gedung DPRD DKI. Untuk itu, ia mengaku heran ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang notabene merupakan eksekutif mengaku tak mengetahui soal rumah Dp 0 Rupiah ini.
"Kemarin saya katakan dalam rapat dengan Sarana Jaya, masa Wagub tidak bisa menjawab, tidak mengerti masalah program DP 0 Rupiah," tuturnya. Adapun hal ini dikatakan Prasetyo menanggapi isu yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Ia disebut sebut berperan memgatur alokasi dana bagi PD Pembangunan Sarana Jaya.
Tak terima, politisi senior PDIP ini pun langsung membantah kabar tersebut. "Saya mau klarifikasi karena terus terang saja ada kesebut nama saya sebagai Ketua DPRD, lantai 10 (ruang Ketua DPRD). Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari gubernur diarahkan ke saya yang kebetulan sebagai Ketua Banggar," tuturnya menjelaskan. Kasus korupsi pembelian lahan rumah Dp 0 Rupiah yang menjerat Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan berbuntut panjang.
Beredar kabar yang menyebut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga terseret dalam kasus korupsi itu. Politisi senior PDIP disebut sebut berperan mengatur alokasi dana pembelian lahan di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur itu. Tak terima namanya disebut sebut terlibat kasus korupsi, Prasetyo langsung membantahnya.
"Saya enggak merasa bermain. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang diminta," ucapnya, Senin (15/3/2021). Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar), Prasetyo mengaku hanya menyetujui usulan anggaran yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari gubernur diarahkan ke saya, kebetulan saya Ketua Banggar," ujarnya di Gedung DPRD DKI.
Dalam pembahasan anggaran pembelian lahan tersebut, ia mengaku sama sekali tak terlibat. Pasalnya, pembahasan anggaran itu dilakukan bersama dengan Komisi B DPRD DKI periode 2014 2019. "Itu juga anggaran tahun 2018, Ketua komisi bukan saya, koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba tiba ujug ujug ada nama saya," tuturnya.
"Ini sedap sedap enggak enak, ngeri ngeri sedap," sambungnya. Untuk itu Prasetyo enggan disalahkan dan menyinggung nama Gubernur Anies Baswedan. "Ya gubernur (paling bertanggung jawab), gubernur tahu kok (soal pembelian tanah)," tuturnya.
Untuk diketahui, kasus korupsi yang menjerat anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp 100 miliar. Para tersangka termasuk YC dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
